Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin. Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menyampaikan langkah-langkah strategis untuk memastikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran. Dalam keterangannya kepada Parlementaria, Minggu (15/12/2024), ia menekankan pentingnya digitalisasi dan integrasi data untuk meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi penyaluran subsidi.

“Yang harus kita lakukan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran adalah mengidentifikasi penerima subsidi berbasis data terpadu. Data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima bantuan sosial (Bansos), BPJS Kesehatan PBI, atau BLT BBM dapat digunakan untuk menentukan masyarakat yang layak menerima subsidi. Selain itu, registrasi kendaraan juga perlu diperketat, misalnya dengan membatasi subsidi hanya untuk kendaraan roda dua atau roda empat milik masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Syafruddin.

Syafruddin mengusulkan penerapan teknologi digital, seperti kartu pintar (smart card), untuk mencatat kuota subsidi bulanan penerima. Ia juga menyarankan integrasi dengan aplikasi MyPertamina guna memverifikasi penerima subsidi dan mengatur pembelian sesuai kuota.

“Integrasi ini dapat membantu memastikan subsidi tepat sasaran. Tinggal kita pastikan dengan Pertamina sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan MyPertamina,” tandasnya.

Legislator Dapil Kalimantan Timur ini juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dan penerapan harga berjenjang sebagai langkah tambahan untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan keadilan sosial. Sebagai alternatif terakhir, jika digitalisasi belum dapat diterapkan, Syafruddin merekomendasikan agar pemerintah memberikan subsidi langsung dalam bentuk uang tunai kepada penerima manfaat.

"Dengan skema ini, diharapkan subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran, mengurangi kebocoran, serta mendukung keadilan sosial bagi rakyat," jelasnya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membuat penyaluran subsidi BBM lebih efektif dan terarah, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini menunjukkan komitmen DPR RI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan subsidi yang lebih efisien. (kvn/aha)